KONTRIBUSI UKM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

A. Kondisi Ekonomi Daerah Nasional Tahun 2008 dan Perkiraan Tahun 2009

Kinerja perekonomian nasional pada tahun 2009 diperkirakan akan mengalami perlambatan. Berlanjutnya krisis keuangan global ini akan mendorong sulitnya aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Berdasarkan hal tersebut, maka laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menurun pada kisaran 4% ¬5% yang didorong dari permintaan domestik. Faktor-faktor pendorong lainnya adalah : Komitmen pemerintah untuk merealisasikan anggaran lebih awal, kegiatan Pemilu, Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta berbagai kebijakan fiskal lainnya.

Inflasi tahun 2008 sebesar 11,06% dan bulan pertama tahun 2009 mengalami deflasi menjadi sebesar 0,07%. Angka ini menimbulkan optimisme laju inflasi akan dapat dipertahankan pada level di bawah dua digit. Menurunnya tekanan inflasi di dalam negeri antara lain disebabkan oleh penurunan harga komoditi pangan dan energi dunia, membaiknya produksi pangan dalam negeri pada tahun 2008, serta perlambatan permintaan agregat (Bank Indonesia). Penurunan harga BBM juga diharapkan diikuti oleh penurunan tarif dasar listrik, harga barang, dan tarif transportasi yang signifikan, sehingga ekspektasi inflasi makin terkendali dan dimungkinkan bergerak pada kisaran 6 + 1 %.
Nilai rupiah terhadap dollar masih fluktuatif pada kisaran Rp.11.000,--Rp.12.000,-per US$, tekanan permintaan valuta asing terutama bersumber : 1). Defisit aliran modal yang ditengarai oleh menurunnya cadangan devisa dari level tertinggi 57 miliar (Juli 2008) menjadi 51 miliar dollar AS. Repratiasi modal menyebabkan naiknya permintaan dollar AS; 2). Surplus perdagangan Indonesia menurun tajam dari 40 dollar AS (2007 dan 2006) menjadi hanya 11 miliar dollar AS; 3). Stimulus fiskal Pemerintah Amerika Serikat senilai 787 miliar dollar AS untuk memperbaiki perekonomian domestiknya berkorelasi dengan kenaikan kurs dollar AS; 4). Keputusan menurunkan BI rate kurang tepat karena dilakukan pada saat kurs sedang melemah, yakni Rp.11.700,-per US dollar. Kondisi ini pada gilirannya akan menurunkan kinerja pasar saham.
Langkah ini simultan dengan kebijakan pemerintah untuk meredakan tekanan lonjakan harga minyak terhadap kesinambungan fiskal, mempercepat paket kebijakan investasi serta mengatasi gangguan pasokan dan distribusi barang. Untuk itu ketersediaan infrastruktur perlu segera direalisasikan. Sementara itu, untuk mewujudkan realisasi investasi dibutuhkan ketersediaan infrastruktur, seperti jalan tol dan listrik, yang hingga saat ini pembangunannya banyak mengalami kendala.

B. Sasaran Ekonomi Makro tahun 2010

Dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran ekonomi makro tahun 2010 adalah : pertumbuhan ekonomi akan dipertahankan pada rentang 4 -5%, laju inflasi antara 6 + 1%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas harga terjaga, maka pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin akan menurun.
Nilai tukar rupiah akan dipertahankan tidak melebihi Rp.11.000,-, Suku bunga SBI akan berada pada rentang 8,00 – 8,25%. Harga minyak dunia rata-rata akan mencapai antara US$ 54,50/barel.

C. Kondisi Perekonomian Regional
Kondisi makro perekonomian Jawa Tengah cenderung menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2007 sebesar 5,59%, sedangkan Tahun 2008 hanya mencapai 5,46%, atau mengalami penurunan sebesar 0,13. Pada periode yang sama angka inflasi sebesar 6,24% dan 9,55 %, atau mengalami kenaikan hampir mencapai dua digit. Di sisi lain suku bunga perbankan pada level yang kondusif, sehingga secara bertahap mendorong permintaan dan realisasi kredit, baik untuk konsumsi masyarakat maupun investasi. Pencapaian indikator-indikator makro ekonomi regional tahun 2007 -2008.

D. Prospek Ekonomi Tahun 2010
Prediksi perekonomian tahun 2010 diharapkan akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan gerakan “Bali Ndeso Mbangun Deso” yang berorientasi pada pedesaan, dimana program-program diarahkan pada kegiatan yang langsung menyentuh pada masyarakat, bersifat padat karya dan merupakan upaya konkrit dalam rangka mendorong perkembangan sektor riil. Pada akhirnya, hal-hal tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja perekonomian Jawa Tengah secara utuh. Faktor-faktor internal yang masih perlu diantisipasi, antara lain semakin terbatasnya sumber-sumber pendapatan karena pengalihan pengelolaan pendapatan daerah ke kabupaten/kota dan adanya kebijakan zero loading. Di sisi lain program penanggulangan bencana dan penanggulangan berbagai penyakit,

Interaksi Ekonomi Antar Daerah

Interaksi ekonomi antar daerah berlangsung melalui perdagangan antar daerah. Daerah yang memperoleh manfaat dari perdagangan tersebut adalah daerah yang nilai ekspornya lebih besar dari nilai impor. Besar kecilnya nilai ekspor tergantung pada harga dari jenis barang yang diekspor dan volume ekspor. Sementara itu, besarnya volume ekspor suatu wilayah tergantung pada tingkat kebutuhan wilayah pengimpor, baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk keperluan produksi. Besarnya kebutuhan impor suatu daerah untuk tujuan produksi, tergantung pada seberapa besar keterkaitan (linkages) antara sektor-sektor produksi di daerah pengimpor terhadap sektor-sektor produksi di daerah pengekspor.
Interlinkages, keterkaitan antar sektor antar daerah, menentukan pola ketergantungan ekonomi antar daerah. Ketergantungan ekonomi antar daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga pola. Pertama, pola “dominan-tergantung” (dependence). Pola ini mempunyai ciri interaksi antara wilayah dominan dan wilayah yang tergantung, di mana wilayah dominan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam interaksi ekonomi, bahkan cenderung mengeksploitasi wilayah yang tergantung untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. Dengan demikian, pola ini akan menimbulkan ketimpangan ekonomi antarwilayah yang semakin besar. Kedua, pola “centre-periphery” (konsep interdependence), di mana sektor industri (moderen) umumnya berada di wilayah perkotaan sebagai wilayah centre dan sektor primer (tradisional) yang umumnya berada di wilayah pedesaan atau pinggiran kota sebagai wilayah periphery. Pola ini menunjukkan bahwa wilayah periphery menghasilkan dan memasok bahan baku (input) ke wilayah centre, sehingga kemajuan ekonomi wilayah centre akan menarik kemajuan ekonomi wilayah periphery ke tingkat yang lebih maju. Hal yang serupa juga terjadi apabila ekonomi wilayah periphery mengalami pertumbuhan maka permintaan akan hasil produksi wilayah centre akan meningkatkan, yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah centre. Pola interaksi semacam ini pun tidak luput dari kemungkinan terjadinya kesenjangan ekonomi antarwilayah, manakala nilai tukar (term of trade) sektor primer semakin rendah. Ketiga, pola yang serupa dengan pola interaksi ekonomi antara sesama negara industri maju. Pola ini menunjukkan interaksi ekonomi antarwilayah yang saling menguntungkan secara berimbang.
Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah di Indonesia
Studi empirik yang berkaitan dengan interaksi ekonomi antar daerah di Indonesia, dilakukan oleh beberapa pihak dengan pembagian wilayah yang berbeda dan kurun waktu yang berbeda, namun menunjukkan fenomena kesenjangan ekonomi antar daerah di Indonesia yang kurang-lebih serupa.
Wuryanto (1996) menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE) membagi wilayah studi menjadi wilayah makro Jawa dan wilayah makro Luar Jawa, dan setiap wilayah makro dibagi lagi menjadi wilayah mikro. Wilayah makro Jawa terdiri atas tiga wilayah mikro, yakni : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sedangkan wilayah makro Luar Jawa terdiri atas empat wilayah mikro, yakni : Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau-pulau lainnya. Hadi (2001) menggunakan model Interregional Accounting Matrix (IRSAM) membagi wilayah studi menjadi Kawasan Barat Indonesia (meliputi Jawa dan Sumatera) dan Kawasan Timur Indonesia. Achjar et el (2003) menggunakan model IRSAM dengan wilayah studi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya di Luar Jawa. Sedangkan Alim (2006) menggunakan model IRSAM dengan wilayah studi Jawa dan Sumatera.
Secara umum, hasil studi empirik sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa melebarnya kesenjangan ekonomi antar daerah antara lain bersumber dari hal-hal sebagai berikut :
1. Lebih dari 80 persen industri manufaktur yang didirikan di Indonesia berlokasi di Jawa dan di Sumatera sekitar 12 - 13 persen dengan kontribusi nilai tambah yang kurang lebih sama; sedangkan sisanya yang kurang dari 10 persen (antara 7–8 persen) berada di wilayah lainnya.
2. Daerah-daerah Luar Jawa pada umumnya mengekspor produk-produk primer ke Jawa dan mengimpor produk-produk sekunder dari Jawa, dimana nilai impor daerah Luar Jawa jauh lebih besar daripada nilai ekspornya. Hal yang demikian membuat neraca perdagangan daerah-daerah Luar Jawa mengalami defisit, sedangkan neraca perdagangan Jawa mengalami surplus. Ketimpangan neraca perdagangan ini menjadi semakin parah manakala harga relatif produk-produk primer semakin rendah terhadap produk-produk sekunder.
3. Kegiatan produksi sektor-sektor ekonomi di Luar Jawa sangat bergantung pada input yang berasal dari Jawa, sedangkan sebaliknya tidak. Hal ini mengakibatkan efek multiplier yang diterima perekonomian Jawa atas kemajuan ekonomi daerah-daerah Luar Jawa sangat besar, sedangkan sebaliknya tidak. Dengan kata lain spillover effect yang ditimbuhkan oleh kemajuan ekonomi daerah-daerah Luar Jawa terhadap perekonomian Jawa jauh lebih besar daripada sebaliknya. Kondisi ini membuat kesenjangan ekonomi antar daerah menjadi semakin melebar.
Kesenjangan ekonomi antar daerah yang sangat ekstrim akan sangat mudah menimbukan konflik vertikal maupun konflik horizontal, yang pada gilirannya akan mengakibatkan terpecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar daerah secara dini merupakan suatu keharusan, yang berarti menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun daerah.
Konsep Local Economic Development dan Penerapannya di Indonesia
Secara konseptual, paling sedikit terdapat 10 teori pembangunan ekonomi daerah (local economic development). Menurut Maliza dan Feser (1999) ada 10 teori local economic development (LED) sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.


Tabel 1
Ringkasan Teori LED
No Teori Dasar Teori Dasar Pengembangan Sasaran Pengembangan
1 Economic Based Theory Ekspor Barang (komoditas) Peningkatan laju pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan Merespon permintaan luar negeri dan multiplier effect
2 Staple Theory Industri berorientasi ekspor Ekspor merupakan kunci pertumbuhan ekonomi Peranan modal asing untuk melayani kebutuhan pasar internasional
3 Sector Theory Pengembangan semua sektor ekonomi baik primer, sekonder, maupun tersier Pengembangan aneka ragam sektor dan peningkatan produktivitas sektor Peningkatan sektor akan meningkatkan kebutuhan dan pendapatan sektor

No Teori Dasar Teori Dasar Pengembangan Sasaran Pengembangan
4 Growth Pole Theory Industri Industri yang bahan bakunya berasal dari daerah lain sehingga pertumbuhan industri semacam ini selain mendorong ekonomi lokasi industri juga mampu meneteskan pertumbuhna ekonomi daerah lain Lokasi industri (propulsive industry) merupakan kutup pertumbuhan (growth pole)
5 Regional Concentration and Diffusion Theory Perdagangan antar daerah dan antar industri Peningkatan pendapatan per kapita Spread and back-wash effect (Myrdal) atau terjadinya penetesan perkembangan dan efek polarisasi (Hirchman)
6 Newclasiccal Growth Theory Agregat ekonomi wilayah Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi per kapita Peningkatan tabungan untuk mendukung investasi dan pembentukkan modal
7 Interregional Trade Theory Faktor harga dan kuantitas komuditi Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi Penyesuaian harga akan memberikan keseimbangkan pada harga, kualitas, dan efek-efek lainnya
8 Product Cyrcle Theory Produk baru akan maturing kemudian usang Kreasi baru akan terus muncul Produk baru dan inovasi
9 Enterprenership Theory Fungsi dan peranan pengusaha Ketahanan dan diversifikasi Proses inovasi
10 Flexible Specialization Theory Struktur industri Pembangunan berkelanjutan melalui produk-produk baru, inovasi, dan spesialisasi Mengikuti pola permintaan dan flesibel

Sepuluh teori tersebut di atas sesungguhnya telah popular dikalangan pakar ekonomi regional (regional economist) dan regional planner di Indonesia. Sedikit banyak teori-teori tersebut pernah diterapkan di Indonesia dalam kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi masa lalu (Repelita) dengan basis wilayah (regionalisasi) berupa provinsi atau gabungan provinsi (Wilayah Pembangunan Utama/WPU). Penggunaan basis wilayah provinsi atau gabungan provinsi memang dimungkinkan dalam mekanisme dekonsentrasi ketika itu. Disamping itu, pernah pula menerapkan teori pembangunan ekonomi daerah berbasis wilayah gabungan kota dan kabupaten yang berciri "Nodalitas" yang disebut dengan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Hanya saja penerapannya tidak secara utuh memilih satu teori atau kombinasi dari berbagai teori, dan dalam rencana aksinya (action plan) lebih didasarkan pada presepsi kebutuhan daerah dan bukan pada realitas kebutuhan dan potensi daerah.
Bukan rahasia lagi bahwa pola perkembangan ekonomi nasional tidak terfokus, sehingga berimbas pada pengembangan ekonomi daerah yang juga tidak terfokus. Tidak terfokusnya pengembangan ekonomi nasional maupun LED juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan institusi, baik pergeseran dari Dekonsentrasi menjadi Desentralisasi, maupun pergeseran fungsi-fungsi pada institusi pemerintahan Pusat. Selain itu, juga diwarnai oleh munculnya paradigma-paradigma baru yang dianggap sebagai solusi, seperti misalnya : pendekatan partisipatif, pro bottom up planning, rural-urban linkages, program pengentasan kemiskinan, good governance, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), serta pendekatan investasi dan kereksadanaan (obligasi, borrowing system, sekuritisasi aset) dan lain sebagainya.
Berbagai paradigma tersebut, atau mungkin bisa disebut sebagai Schools of Thought saat ini, diikuti oleh berbagai sponsor seperti dari UNDP (Partnership for Local Economic Development), World Bank (City Development Strategy), ADB (Sustainable Capacity Building for Decentralization), USAID (Performance Oriented Regional Management Project), dan Bantuan Bilateral lainnya seperti GTZ, JICA, CIDA. Berbagai program yang diselenggarakan oleh pihak sponsor sebagaimana disebutkan, berjalan sendiri-sendiri, tidak saling terkait dan tidak saling mendukung menuju pada sasaran-sasaran LED, bahkan cenderung acak satu sama lain. Semua ini menengarai tidak adanya visi yang sama terhadap pengembangan ekonomi nasional, khususnya LED, dan dengan sendirinya tidak adanya strategi untuk dipakai sebagai "payung" dari semua upaya yang ada.

Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah
Perekonomian daerah adalah ekonomi terbuka. Ini berarti bahwa aktivitas ekspor-impor terjadi dalam perekonomian daerah. Ekspor-impor dalam pengertian ini mencakup jual-beli barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain, disamping dari dan ke negera lain. Tenagakerja yang berdomisili di suatu daerah, tetapi bekerja dan memperoleh uang dari daerah lain termasuk dalam pengertian ekspor. Ekspor-impor antar daerah dalam satu negara tidak pernah mengalami hambatan (barrier) apapun seperti yang dikenal dalam perdagangan antar negara (hambatan tarif dan non-tarif).
Sejalan dengan Konsep Basis Ekonomi, kegiatan ekonomi daerah dapat dikelompokkan ke dalam dua sektor, yakni sektor basis dan sektor non-basis. Sektor basis adalah semua kegiatan yang mendatangkan uang dari luar daerah (ekpor barang dan jasa). Sedangkan sektor non-basis adalah semua kegiatan ekonomi yang diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi lokal. Dari sudut pandang sektor non-basis, aktivitas sektor produksi meningkat kalau permintaan output (demand) meningkat. Sementara itu, permintaan terhadap hasil-hasil produksi tersebut tergantung pada pendapatan masyarakat setempat dan pendapatan masyarakat lokal tergantung pada permintaan input oleh sektor produksi setempat. Dengan demikian, sektor non-basis terikat terhadap kondisi pendapatan masyarakat lokal, sehingga ekonomi daerah tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan alamiah daerah (tidak bebas tumbuh).
Sementara itu, dari sudut padang sektor basis, permintaan output sektor produksi tidak hanya terbatas pada permintaan lokal tetapi juga oleh permintaan daerah lain (ekspor). Konsep Basis Ekonomi beranggapan bahwa permintaan terhadap input hanya dapat meningkat melalui perluasan permintaan terhadap output yang diproduksi oleh sektor basis (ekspor) dan sektor non-basis (lokal). Permintaan terhadap produksi sektor non-basis hanya dapat meningkat apabila pendapatan lokal meningkat. Namun, peningkatan pendapatan lokal ini akan terbatas apabila perekonomiannya hanya mengandalkan pada sektor non-basis. Sedangkan suatu perekonomian yang mampu mengembangkan dan meningkatkan sektor basis maka sektor basis akan mendorong sektor non-basis sehingga pendapatan lokal akan meningkat melebihi peningkatan pendapatan lokal yang hanya mengandalkan sektor non-basis. Dengan demikian, ekspor daerah (regional) merupakan penentu dalam pembangunan ekonomi daerah.
Dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang terdapat dua strategi yang menonjol, yaitu : strategi industriliasasi substitusi impor dan strategi promosi ekspor. Strategi industriliasasi substitusi impor berorientasi pada pasar lokal (dometik), yang disebut juga inward looking strategy, sedangkan stategi promosi ekspor disebut outward looking strategy. Negara-negara berkembang yang menerapkan inward looking strategy berakhir dengan kegagalan, termasuk Indonesia (meskipun pada dekade 1980 beralih ke strategi promosi ekspor, namun basis industrinya masih lemah). Sedangkan negara-negara berkembang yang menerapkan outward looking strategy mencapai suskses dalam pembangunan ekonominya, seperti Taiwan, Korea Selatan, Thailand, dan Singapure.
Dalam perdagangan dunia pasca GATT, negara-negara yang menikmati bagian terbesar dari keuntungan global adalah Amerika Serikat, Masyarakat Ekonomi Eropa, Jepang, dan Cina. Cina tidak tergolong ke dalam negara-negara industri maju, namun dapat menikmati bagian terbesar dari keuntungan global bersama-sama dengan negara-negara industri maju. Hal ini terjadi karena Cina memiliki agroindustri yang cukup kuat disamping industri ringan lainnya, yang produk-produknya telah memasuki pasar dunia. Thailand juga menikmati keuntungan global karena agroindustrinya juga kuat.
Setelah melihat kegagalan strategi pembangunan yang diterapkan Indonesia pada masa lalu, Saragih (1999) menganjurkan agar membangunan masa depan ekonomi Indonesia melalui pembangunan agribisnis. Anjuran ini didasarkan pada empat alasan pokok, yakni :
1. Indonesia memiliki potensi yang amat besar untuk mengembangkan agribisnis karena memiliki sumberdaya agroklimat dan keanekaragaman sumberdaya hayati yang sangat besar dan terlengkap di dunia. Selain itu, potensi pasar juga besar, baik pasar domestik maupun pasar internasional,
2. Agribisnis pada dasarnya merupakan pemberdayaan keanekaragaman ekosistem yang terdapat di setiap daerah, sehingga pembangunan agribisnis tidak lain adalah pembangunan ekonomi pada setiap daerah,
3. Teknologi produksinya memiliki variasi yang sangat luas, mulai dari padat karya (labor intensive) sampai pada padat ilmu pengetahuan (knowledge intensive), sehingga mampu mengakomodasi tenagakerja dari berbagai jenjang dan latar belakang pendidikan,
4. Pembangunan agribisnis yang berbasis sumberdaya lokal tidak terlalu menuntut pembiayaan dengan utang luar negeri yang besar, bahkan dapat menghasilkan devisa dan memupuk cadangan devisa.
Dengan demikian, apabila agribisnis dibangun dengan baik dan sungguh-sungguh akan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di setiap daerah.
Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah (local economi development) adalah neraca perdagangan daerah. Dengan demikian, pembangunan ekonomi daerah adalah pembangunan yang berpusat (fokus) pada perbaikan neraca perdagangan daerah (minimal tidak defisit).
Daerah-daerah yang mengalami defisit neraca perdagangan adalah daerah-daerah yang ekspornya didominasi oleh komoditas primer dan input industri pengolahannya sangat tergantung pada impor. Dengan demikian, perbaikan neraca perdagangan daerah hanya dapat ditempuh melalui perubahan struktur ekspor dan struktur impor daerah. Upaya untuk mengubah struktur ekspor daerah berpangkal pada upaya meningkatkan nilai ekspor barang-barang yang sudah terolah melebihi nilai ekspor barang-barang primer. Sedangkan upaya untuk mengubah struktur impor daerah berpangkal pada upaya mengembangkan industri pengolahan berbasis bahan baku lokal. Ini berarti bahwa perubahan struktur ekspor-impor daerah baru akan terjadi manakala daerah-daerah berhasil mengembangkan agroindustri yang berorientasi ekspor. Dengan demikian, strategi pembangunan ekonomi daerah yang relevan adalah Strategi Agroindustri Berorientasi Ekspor.
Strategi pembangunan ekonomi daerah ini akan memperoleh tenaga yang besar apabila pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penuh berupa penataan ulang strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan ekonomi nasional yang relevan adalah Strategi Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis.
Agribisnis menurut definisi David dan Goldberg (dalam Saragih, 1999) adalah :
”the sum total of all operations involved in the manufacture and distribution of farm supplies, production on the farm and storage; processing and distribution of farm commodities and items made from them”.
Agribisnis merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat subsistem saprotan (penyediaan sarana produksi pertanian), subsistem budidaya, subsistem agroindustri, dan subsistem pemasaran. Penerapan konsep agribisnis hanya akan dapat memberikan hasil optimal apabila keseluruhan subsistemnya telah terintegrasi padu ke dalam satu wadah. Oleh karena itu, apabila pemerintah pusat telah berketetapan memilih Strategi Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis sebagai strategi pembangunan nasional, maka salah satu langkah yang mesti ditempuh adalah melakukan reorganisasi pada departemen teknis. Reorganisasi yang dimaksud adalah merubah nama dan fungsi Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, dan Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Departemen Agribisnis Pertanian, Departemen Agribisnis Kehutanan, dan Departemen Agribisnis Kelautan dan Perikanan. Tentunya fungsi dan peranan dari sejumlah departemen yang terkait akan mengalami perubahan, yakni : subsistem agroindustri dan subsistem pemasaran yang selama ini berada pada departemen-departemen lain, mesti dipisahkan dan diintegrasikan kepada ketiga departemen yang disebutkan di atas.
Apabila Strategi Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis berjalan dengan baik, maka laju pertumbuhan ekonomi daerah akan tinggi dan merata di seluruh wilayah. Dengan demikian, perekonomian daerah-daerah akan memberikan akan memberikan konstribusi secara optimal kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kesenjangan ekonomi antar daerah bisa diminimumkan, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Kesimpulan dan Saran
1. Pembangunan ekonomi masa lalu telah menimbulkan kesenjangan ekonomi antar daerah semakin melebar. Konsentrasi industrialisasi di beberapa daerah di pulau Jawa ternyata tidak mampu menarik/menghela (driven) ekonomi daerah-daerah lain (sebagai periphery) ke arah yang lebih maju. Bahkan membuat kesenjangan ekonomi antar daerah semakin melebar.
2. Perubahan struktur ekonomi nasional pada masa lalu tidak mengakar pada perekonomian daerah, terutama daerah-daerah Luar Jawa. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebagai buah dari perubahan struktur ekonomi nasional tidak dikonstribusikan secara optimal oleh perekonomian daerah.
3. Untuk meningkatkan peranan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional perlu ikhtiar yang sungguh-sungguh dan sistimatis melalui penerapan Strategi Agroindustri Berorientasi Ekspor di tingkat daerah dan Strategi Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis di tingkat pusat.
4. Untuk mendukung keberlangsungan Strategi Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis diperlukan adanya reorganisasi pada departemen teknis, yakni mengintergrasikan subsistem-subsistem agribinis ke dalam departemen yang relevan.

Daftar Pustaka

Achjar, N., G.J.D. Hewings and M. Sonis. 2003. Two-Layer Feedback Loop Structure of the Regional Economies of Indonesia: An Interregional Block Structural Path Analysis. The Regional Economics Applications Laboratory (REAL) 03-T-17, www.uiuc.edu/unit/real.
Adisasmita, H. R. 2005. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Edisi Pertama. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
Alim, M.R., 2006, Analisis Keterkaitan dan Kesenjangan Ekonomi Intra dan Interregioal Jawa dan Sumatera, Disertasi Doktor, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Alisjahbana, A. S. dan B. P. S. Brojonegoro, 2004, Regional Development in The Era of Decentralization: Growth, Proverty, and the Environment, Universitas Pajajaran-Press, Bandung.
Arsyad, L., 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
Basalim, U., M. R. Alim, dan H. Oesman, 2000, Perekonomian Indonesia : Krisis dan Strategi Alternatif, Unas-Cidesindo, Jakarta.
Basri, H., 1999, Pembangunan Ekonomi Rakyat Di Pedesaan, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta.
Blakely, E.J., 1994, Planning Local Economic Development: Theory and Practice, Sage Publications.
Bryant, C. dan L. G. White, 1987, Manajemen Pembangunan Untuk Negera Berkembang, LP3ES, Jakarta.
Hidayat, S. dan D. Syamsulbahri, 2001, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Pustaka Quantum. Jakarta.
Hadi, S. 2001. Studi Dampak Kebijaksanaan Pembangunan Terhadap Disparitas Ekonomi Antar Wilayah (Pendekatan Model Analisis Neraca Sosial Ekonomi). Disertasi Doktor, Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Hakim, L., B. Santosa, dan E. Setyaningrum, 2004, Beberapa Agenda Perekonomian Indonesia Kritik dan Solusi, DRFE-Usakti, Jakarta.
Hidayat, S. dan D. Syamsulbahri, 2001, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Pustaka Quantum. Jakarta.
Maliza and Feser, 1999, Understanding Local Economic Development, Center for Urban Policy Research, New Jersey.
Prebisch, R., 1964, Toward a New Trade Policy for Development, United Nations.
Rachbini, D.J., 2004, Ekonomi Politik : Kebijakan dan Strategi Pembangunan, Edisi pertama, Granit, Jakarta.
Samiaji, B. T., 2006, Local Economic Development, Teori dan Penerapannya, Info URDI, Volume 15, urdi.pdf.
Saragih, B., 1999, Membangun Masa Depan Ekonomi Indonesia Melalui Pembangunan Sektor Agribisnis, dalam buku Menggugat Masa Lalu, Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia, Editor: St. Sularto
Sumodiningrat, G., 1996, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. PT Bina Rena Pariwara, Jakarta.